Pulau terluar Indonesia terancam hilang

08-Januari-2009

Jakarta---Pulau terluar Indonesia yang selama ini menjadi acuan teritori wilayah Indonesia terancam hilang akibat kerusakan alam setidaknya ada 92 pulau terluar yang harus dilindungi.

"Berdasarkan hasil perkiraan Inter Governmental Panel Climate Change (2007), pada 2030 muka air laut akan naik 29 centimeter," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Jakarta, Kamis (8/1).

Djoko yang ditemui usai melaksanakan penanaman pohon dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapensi) mengatakan, upaya penyelamatan pulau-pulau terluar sudah sangat mendesak untuk mengamankan teritori Indonesia.

Data Bakornas dalam kurun 2003 - 2005 terjadi1.430 bencana sebanyak 53 persen disebabkan kondisi alam seperti banjir, longsor, dan angin ribut yang terjadi akibat ulah manusia juga.

Terjadi alih fungsi lahan hutan setiap tahun 100.000 hektar atau setara 1,5 kali luas DKI Jakarta. Kawasan hutan di pulau Jawa saat ini hanya tersisa sekitar 18 persen dari 13 juta hektar luas yang tersedia.

Angka ini sangat jauh dari ketentuan minimum yang disyaratkan dalam undang-undang kehutanan maupun undang-undang penataan ruang yang menyebutkan minimal 30 persen luas kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) harus berupa hutan.

Laju konversi lahan sawah yang terjadi cukup mengkhawatirkan. Pulau Jawa Bali yang merupakan lumbung pangan nasional dengan luas lahan 3,5 juta hektar (41 persen sawah di Indonesia) mengalami penyusutan lahan sawah 3.600 hektar per tahun.

Berbagai kondisi ini menjadi penyumbang kerusakan lingkungan sehingga secara tidak langsung juga menjadi penyebab hilangnya pulau-pulau terluar yang selama ini menjadi batas wilayah Indonesia.

Menteri PU itu juga mengatakan untuk melindungi pulau terluar sudah disiapkan alokasi anggaran 2009 yang ditujukan bagi pembangunan jalan dan air minum serta prasarana lain bekerjasama dengan instansi lain.

Seperti pengadaan dermaga bekerjasama dengan Departemen Perhubungan, tenaga listrik bekerjasama dengan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, ungkapnya.

Menteri mengaku, semua fasilitas infrastruktur memang belum dipenuhi 92 pulau terluar tetapi secara bertahap mulai 2009 dipenuhi kelengkapan pulau terluar dalam rangka menjaga teritori.

Sementara Ketua Umum BPP Gapensi, Soeharsojo mengatakan, kalangan pelaksana konstruksi sudah diingatkan agar bekerja menjunjung konsep berwawasan lingkungan.

"Misalnya diupayakan sekecil mungkin tidak menebang pohon, kalaupun terpaksa harus diganti lebih banyak lagi, kemudian juga puing-puing yang tidak terpakai tidak dibiarkan berserakan," ungkapnya.

Soeharsojo juga mengingatkan kepada pemerintah untuk memasukkan soal lingkungan ini dalam harga tender sehingga mendorong setiap pekerjaan konstruksi mengutamakan lingkungan.