SBY minta pengusaha adil dan jujur

Jakarta---Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para pengusaha bersikap adil dan jujur dalam hal penurunan harga barang pokok dan tarif angkutan, sebagai dampak dari penurunan harga BBM Desember lalu.

Hal itu dikatakan Menkeu/Pelaksana Tugas Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas Presiden dengan sejumlah menteri ekonomi dan Kadin di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (9/1).

"Namun yang paling penting, Presiden menginstruksikan apabila memang komponen biaya itu turun, maka seharusnya tarif dan harga yang diberlakukan kepada masyarakat harusnya juga bisa turun. Pemerintah juga minta pengusaha adil dan fair kepada masyarakat, jangan hanya pada saat naik (harga) segera (naik), dan naiknya tidak proporsional, tetapi pada saat turun ditahan dan penurunannya sangat tidak berarti," kata Menkeu.

Menurut Menkeu, dalam pertemuan tersebut Presiden juga menekankan kepada Kadin untuk melihat secara sungguh-sungguh penurunan harga di dunia yang tentu mempengaruhi ongkos produksi dan seharusnya tercermin pada harga akhir yang berlaku di masyarakat.

Dijelaskan Menkeu, agar keinginan pemerintah itu bisa terwujud dibutuhkan suatu transparansi dan kesungguhan dari semua pihak terutama kalangan pengusaha.

Untuk itu diperlukan suatu komunikasi antara pemerintah dan pengusaha di bawah Kadin. Pertemuan itu dijadwalkan akan berlangsung 12 Januari mendatang di Kantor Presiden.

"Ini komunikasi dua belah pihak, terutama kalau harga BBM mengalami penurunan sebagai hulunya, maka ikutan-ikutan di bawahnya harusnya juga tercermin bisa dirasakan masyarakat. Jadi tidak ada alasan macam-macam lagi untuk mengatakan kenapa tidak bisa turun," katanya.

Mengenai permintaan Kadin agar pemerintah kembali menurunkan harga premium dan solar sebesar Rp500, Menkeu mengatakan soal harga BBM akan dievaluasi pada 15 Januari ini.

"Kadin memang mengajukan usulan (penurunan BBM), tetapi pemerintah yang paling penting melihat perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar dan bagaimana dampak terhadap keseluruhan masyarakat secara umum, dan dari sisi tujuan ekonomi termasuk dari APBN di sisi subsidibnya. Kita akan pertimbangkan itu dan nanti akan disampaikan pada hari Senin keputusan harga BBM ini," katanya.

Ketua Kadin Indonesia MS Hidayat dalam kesempatan itu mengatakan apabila usulan penurunan harga BBM Rp500 disetujui, maka tarif angkutan umum dan harga sejumlah bahan pangan pokok dimungkinkan dapat turun sekitar 10 persen.

"Akan ada rapat untuk membahas atau mengumumkan (keputusan penurunan harga BBM bersubsidi) pada 12 Januari dan berlaku efektif 15 Januari," katanya.

Dengan adanya usulan penurunan harga BBM bersubsidi itu maka harga premiun diperkirakan menjadi Rp 4.500 per liter sedangkan solar Rp 4.300 per liter.

Selain mengusulkan penurunan harga BBM bersubsidi, Kadin juga meminta agar stimulus ekonomi diberikan kepada PLN dalam bentuk subsidi sehingga PLN dapat menurunkan tarif listrik industri.